Buscador de Noticias Mundial. La mas completa informacion para todos los usuarios en todos los idiomas.



Reses, Kepentingan UU Pemilu Kembali Dikalahkan

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Penundaan pembahasan RUU Pemilu dengan alasan reses, dinilai mengecewakan. Padahal, masa reses tersebut bisa digunakan untuk merampungkan proses pembahasan RUU Pemilu.

“Ternyata, reses masih lebih penting dibanding pembahasan RUU Pemilu. Sehingga, pembahasan RUU Pemilu bisa diistirahatkan sedangkan reses adalah kewajiban tanpa bisa ditolak,” kata Deputi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Andrian Habibi dalam siaran persnya, Jumat (28/4).

Seperti diketahui, pada akhirnya pembahasan RUU Pemilu ditunda atas keputusan DPR RI dengan alasan reses. Adapun reses dilaksanakan dari tanggal 29 April sampai dengan 17 Mei mendatang.

“Oleh karena itu, pembahasan RUU Pemilu akan dilanjutkan setelah tanggal 17 Mei sampai target 28 Mei. Ini sangat mengecewakan. Karena seakan-akan bila tidak reses, maka posisinya akan berbahaya di mata rakyat daripada mengoptimalkan hari menyelesaikan RUU Pemilu,” ujarnya.

Dia mengatakan, masa reses sangat cukup untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu. Seandainya wakil rakyat lebih bijaksana, lanjutnya, maka reses bisa diundur setelah penetapan UU Pemilu.

“Dengan demikian, tidak ada beban bagi wakil rakyat saat turun ke daerah pemilihan masing-masing. Bila dilaksanakan saat RUU Pemilu belum jelas kemana arahnya, bukankah ini menjadi bentuk pemberian harapan palsu,” kritiknya.

Dia juga menyayangkan hal itu. Sebab dengan adanya reses, maka seakan-akan kepentingan politik turun ke daerah pemilihan lebih utama dibanding pembahasan RUU Pemilu.

“Bila dianalogikan pada wajib dan sunah, maka reses jelas terlihat sebagai tindakan wajib anggota DPR. Sedangkan pembahasan RUU Pemilu hanya sunah,” sesalnya.

Bagi KIPP Indonesia, meniadakan hari pembahasan RUU Pemilu dengan alasan reses adalah bentuk ketidakprofesionalan wakil rakyat. Sebab, bagaimana mungkin pembahasan RUU Pemilu kalah penting dengan reses yang bisa dilaksanakan setelah penetapan UU Pemilu.

“Bahkan bila reses benar-benar dilaksanakan, maka kita semua berharap para pemilih di dapil menyuarakan agar mereka putar haluan balik ke Senayan. Hal itu demi menyelesaikan tugas pembahasan dan penetapan UU Pemilu,” tandasnya.

Lebih Genting

KIPP Indomesia juga tidak bisa memahami tujuan reses. Terutama saat RUU Pemilu masih berlayar menuju muara pembahasan. Sebab, dari sisi kegentingan dan memaksa, pembahasan RUU Pemilu jauh lebih genting dan memaksa prioritas pembahasannya.

“Di lain pihak, pemerintah seakan mengalah kepada DPR dalam pembahasan RUU Pemilu. Padahal, pemerintah bisa menyelesaikan tugasnya untuk menjalankan program kementerian.

“Hal itu lebih baik ketimbang menunggu para wakil rakyat pulang dari resesnya masing-masing. Kerja keras Kementerian Dalam Negeri harus terhenti oleh kegiatan politik, yang sebenarnya bukan kegiatan yang memaksa,” tukasnya.

Oleh karena itu, KIPP Indonesia mengimbau para wakil rakyat untuk memberikan jaminan. Yaitu, pembahasan RUU Pemilu tidak melewati bulan Mei.

“Cukup sudah janji penyelesaian UU Pemilu pada bulan April, tergadai oleh aksi-aksi tidak penting. Kesepatan RUU Pemilu rampung pada Mei, 2017 wajib mendapatkan jaminan,” imbuhnya.

Sebab bila tidak selelsai, maka Majelis Kehormatan Dewan DPR berhak memanggil Komisi II. Selain itu, MKF juga bisa meminta alasan penundaan pembahasan dan/atau penyelesaian RUU Pemilu.

“Apabila ada anggota dewan yang tidak bisa menjelaskan dengan dasar yang kuat, maka MKD berhak merekomendasikan kepada partai politik anggota dewan berasal. Kemudian, parpol bisa mempertimbangkan kembali posnya di Komisi II maupun di struktural partai,” ucapnya.

(Saktia Andri Susilo/CN19/SMNetwork)

FUENTE:

http://berita.suaramerdeka.com/reses-kepentingan-uu-pemilu-kembali-dikalahkan/